JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, tidak bisa orang non kader langsung menduduki suatu jabatan di PD.
"Enggak boleh, kecuali kolusi," kata Benny di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
Benny dimintai tanggapan pernyataan anggota Dewan Pembina PD, Ajeng Ratna Suminar, bahwa dimungkinkan simpatisan non kader menjadi ketua umum PD. Menurut Ajeng, selain tiga kader PD, anggota dewan pembina mengusulkan salah seorang menteri jika dilakukan pergantian ketum.
Benny menjelaskan, dalam AD/ART partai, setiap orang harus terlebih dulu menjadi kader PD dalam waktu tertentu sebelum menduduki jabatan.
"Hakekat partai politik itu perkumpulan orang yang satu ideologi, membangun konsensus bersama. Kalau orang yang enggak pernah bangun konsensus, terus gimana?" kata Benny.
Dikatakan, saat ini tidak ada pembicaraan pergantian Anas Urbaningrum sebagai ketum di internal. Pasalnya, kata dia, tidak ada alasan untuk mengganti Anas. "Kita hanya serahkan ke proses hukum, kita hormati. Kita tidak mau mendahului," ucapnya.
Benny menilai lazim adanya perbedaan pandangan di kalangan internal PD lantaran juga terjadi di parpol lain. Dia mengklaim seluruh kader tetap solid.
"Di setiap partai, apalagi seperti Partai Demokrat, kontradiktif itu cerminan dinamika. Itu sangat positif untuk bangun soliditas demokrasi di tubuh partai. Itu bukan sebuah kejanggalan, bahkan kebutuhan," pungkasnya.